: Mahasiswa dan peneliti memerlukan fitur pencarian kata kunci ( shortcut Ctrl+F ) pada dokumen PDF untuk mempermudah sitasi karya ilmiah.
Noorsy menyoroti pentingnya . Di tengah arus globalisasi yang sering kali menguntungkan negara maju, Indonesia dituntut untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan kebudayaannya, agar tidak semakin terpecah akibat kepentingan asing maupun konflik internal. Mengapa Disebut "Bangsa Terbelah"?
Ditulis pada tahun 2019, buku ini sangat terasa dalam konteks pasca Pemilu 2014 dan menjelang Pemilu 2019. Di mana kontestasi politik tidak lagi sekadar perbedaan program, tetapi telah merambah pada identitas dan sentimen yang memecah belah. Buku ini menangkap fenomena "amuk massa" dan retaknya persaudaraan akibat perbedaan pilihan politik yang begitu dalam. Buku Bangsa Terbelah Pdf
Beberapa institusi pendidikan menyediakan sistem peminjaman e-book resmi, salah satunya katalog yang tercatat di Perpustakaan UBSI maupun OPAC USK .
Untuk memahami kritisisme dalam buku ini, Anda perlu mengenal sosok di baliknya, Dr. Ichsanuddin Noorsy. Dengan latar belakang pendidikan yang unik, yaitu sarjana di bidang sains ketekstilan, sarjana hukum, magister ilmu sosial politik, hingga doktor ekonomi, beliau memiliki perspektif multidisiplin yang tajam dalam menganalisis permasalahan bangsa. : Mahasiswa dan peneliti memerlukan fitur pencarian kata
(1945 Constitution) to withstand the pressures of global unipolarism and multipolarism. Geopolitical Critique
Isu yang diangkat dalam buku ini—seperti kebijakan anti-Syiah di beberapa daerah—tidak pernah mati. Setiap kali terjadi keributan antar kelompok keagamaan di Indonesia, buku ini kembali viral di media sosial. Mengapa Disebut "Bangsa Terbelah"
: Beberapa toko buku digital seperti Amazon, Kobo, atau Barnes & Noble mungkin menjual e-book versi "Buku Bangsa Terbelah" atau karya lainnya oleh Pramoedya Ananta Toer.
Buku Bangsa Terbelah lahir dari kegelisahan penulis akan kondisi bangsa yang menurutnya sedang berada di persimpangan jalan. Krisis keuangan global 2008 menjadi salah satu titik tolak argumentasinya, di mana ia melihat bukti bahwa penerapan ekonomi terbuka (globalisasi) bukanlah solusi dari segala permasalahan. Namun, fokus utamanya adalah pada kondisi Indonesia saat itu, yang menurutnya membutuhkan "reposisi" atau penempatan kembali posisi bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai UUD 1945.